Gawat Sekali, Ka. UPTD Bina Marga Dolok Sanggul Tak Pernah Ngantor

Terkait bentrok Antara Masyarakat  Pandumaan Dan Sipitu Huta dengan PT.TPL

            Masyarakat Dirundung Ketakutan, Wakilnya Berpesta

Dolok Sanggul,Mimbar

Pasca terjadinya Demo Masyarakat terhadap Pihak Polres Humbahas dengan tuntutan dihentikannya pemanggilan penyidik polres terhadap ke 8 (delapan warga) yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis. Namun kesepakatan yang dilakukan sepertinya tidak terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut masyarakat yang  mendengar isu akan dilakukannya penjemputan paksa terhadap delapan orang warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta yang bersengketa dengan PT Toba Pulb Lestari (TPL), ribuan warga yang tergabung dari Desa Pandumaan dan Sipitu Huta melakukan Swepping . Warga yang meliputi kaum ibu, anak-anak dan para lanjut usia ini siaga di dua jalan masuk menuju desa tersebut.
     Dilengkapi dengan senjata tajam berupa golok dan balok kayu, para warga dua desa di kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) tersebut siap menghadapi polisi kapan saja. Selain berjaga-jaga warga juga membuat portal dan memeriksa setiap kendaraan yang masuk ke desa mereka. Hal ini dilakukan guna mengantisifasi adanya penyusup yang masuk. Aksi ini dilakukan warga setelah adanya pembicaraan melalui seluler dengan Kapolres Humbahas, AKBP Heri Sulismono yang meminta warga agar menyerahkan kedelapan warga yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus pembakaran alat berat milik PT.TPL,.
Namun permintaan tersebut dinilai warga sebagai bentuk pengingkaran janji oleh pihak kepolisian. Bahkan info yang beredar dimasyarakat menyebutkan bahwa Polres Humbahas akan menjemput paksa dengan menurunkan pasukan brimob. Selain itu warga juga menyatakan bahwa sikap mereka untuk bertahan dengan proses adat lebih disebabkan insiden yang terjadi beberapa waktu yang lalu tersebut karena mempertahankan tanah adat.
“Sebelumnya kami sudah berupaya untuk menempuh jalur hukum untuk penuntasan kasus sengketa lahan kami dengan pihak PT TPL. Namun tidak ada hasil, Pemkab terkesan lambat dalam menuntaskan kasus yang sudah empat tahun tersebut karena itulah kami memilih untuk melindungi sendiri tanah adat kami, keterangan tersebut disampaikan salah satu warga, Toga LumbanBatu(37) Selasa(9/10) di Sipituhuta.
     Warga mengatakan bahwa insiden yang terjadi Pada hari Rabu 19 September 2012 tersebut juga harus dilihat dengan arif. Karena adanya sikap yang tidak baik diterima warga saat meminta dihentikannya segala aktifitas PT TPL dilahan yang saat ini diusulkan untuk direvisi oleh kementerian kehutanan. Warga sendiri tidak menginginkan kekerasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. “Pada waktu kita minta dihentikan aktifitas disana petugas keamanan yang mengacam warga.,” katanya.
     Sementara itu, Kapolres Humbahas AKBP Heri Sulismono mengatakan bahwa penjemputan paksa memamang menjadi pilihan terburuk setelah berbagai upaya mediasi dan etika sudah dilakukan. Sebab pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya juga merupakan bagian dari amanah. Sebab dalam kasus tersebut ada yang dicederai dan mengalami kekerasan. Heri sendiri belum memastikan kapan akan dilakukan penjemputan terhadap kedelapan warga yang diduga terlibat dalam kasus warga dengan PT TPL tersebut. “Polisi menjalankan tugasnya, kami sudah menempuh berbagai cara, karena itu kami berharap para pelaku tersebut jangan jadi pengecut berani berbuat harus berani bertanggung jawab,”ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Bangun Silaban,SE yang dicoba dikonfirmasi rabu (10/10) seputar sikap DPRD sendiri terhadap tuntutan rakyatnya, malah tidak berada di kantor. Salah seorang anggota Dewan mengatakan, “Beliau sedang tugas luar”jawabnya. Bukan hanya itu,  bahkan didapati sejumlah Anggota Dewan tengah menghadiri Pesta, ketimbang membahas permasalahan yang terjadi di Masyarakatnya.

Terkait itu juga, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Drs. Maddin Sihombing,Msi melalui Kabag Humas mengatakan bahwa saat ini Pemerintah tengah membentuk Tim yang diturunkan kelapangan guna melakukan Kordinasi kepada masyarakat dengan tujuan menenangkan masyarakat agar tidak minimbulkan masalah baru lagi” jelasnya. Lanjut Osborn, setelah itu, pemerintah nantinya akan membahas hasil kordinasi tersebut agar menghasikan solusi yang terbaik bagi penyelesaian masalah yang terjadi”pungkasnya.(Fir)