Seorang Dewan Dari Partai Golkar Kritik Pemakaian Mobil Dinas Tidak Tupoksinya
Dolok Sanggul,Mimbar
                Kehadiran mobil dinas yang diberikan aparatur, Pemkab Humbahas untuk alat kelengkapan DPRD Humbahas menjadi sorotan tajam dikritik oleh seorang dewan dari Partai Golkar. Hendrik Sihombing kepada awak media, Selasa (23/10) mengakui bahwasanya mobil dinas yang dipakai tidak jelas peruntuhannya diberikan kepada siapa.
                Dan ironisnya lagi, menurut Hendrik, mobil dinas ada yang memakai seorang anggota dewan tetapi malah kebanyakan “parkir”  dirumah. Sementara anggaran dalam belanja mobil dinas itu terus berjalan tanpa diketahui peruntuhan mobil itu untuk siapa.
                “memang sangat kita kritik dalam pemakaian mobil dinas yang ada di DPRD Humbahas ini. Kita tidak tahu kebijakan siapa yangmemberikan mobil dinas sementara ada mobil yang dipakai tetapi bukan tupoksinya dan itu malah kebanyakan “parkir” di rumahnya”, katanya yang didampingi Chandra Maulae dari Partai Persatuan Demokrasi Indonesia.
                Hendrik mengatakan lagi, dalam kelengkapan di DPRD yang sesuai tata tertib dewan seakan-akan tidak berfungsi secara kasak mata dilihatnya. Contoh diambilnya, dalam mobil dinas yang sering dipakai para fraksi dan Ketu DPRD Humbahas. Sementara, tidak diketahuinya peruntuhan mobil itu untuk siapa.
                Seyogianya, katanya, dalam kelengkapan DPRD di tatib harusnya bagian komisi yang memakai mobil dinas berupa merek terios. Namun, kita lihat mobil terios itu seringya dipakai oleh para fraksi dan juga Ketua DPRD.
Sementara, kita lihat di pasal 33 ayat 3 dijelaskan fraksi dapat diberi fasilitas berupa sarana dan anggaran sesuai kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Dan dalam penjelasannya, yang dimaksud sarana adalah alat tulis kantor dan alat kelengkapan kantor tidak termasuk sarana mobilitas.
Sedangkan, yang dimaksud anggaran adalah kebutuhan belanja menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan ke secretariat. “kita secara khusus bukan cemburu tetapi berjalanlah sesuai peraturan di tata tertib dewan. Kalau memang sesuai tupoksi yang memakai kita tidak perlu kritik itu tetapi ini yang memakai bukan tupoksinya. Kan tidak masuk akal”, tegas Hendrik.
Chandra Maulae juga ikut nimbrung dengan mengatakan, dalam pemakaian memang dirasakannya bukan pada tupoksinya yang memakai. Dan anehnya lagi, banyak kendaraan operasional di DPRD Humbahas tidak tahu dalam anggaran perawatannya selama ini.
Ia menyinggung, karena mobil yang baru dipakainya sering mengalami kerusakan dan harus dibiayainya sendiri sebelum dimasukkannya ke dalam perawatan. Menurut Chandra, apabila mobil dinas yang sudah tidak layak dipakai diharapkannya dapat dilelang karena tupoksi dewan bukan hanya dikantor saja tetapi juga turun ke jalan. Sementara jalan di areal kawasan dingin Humbahas ini banyak yang bertanjakkan, katanya.(Fir)
 

Komentar