Aslin Simamora : “ SKPD Diminta Rekam Oknum yang Menjual Nama Bupati “

Doloksanggul,Mimbar

            Menanggapi  maraknya Isu Bupati Bayangan yang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya dikalangan pengamat bahkan hingga menjadi komsumsi awam, sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang diprakarsai oleh Aslin Simamora, menemui Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor pada Kamis,(31/3) pecan lalu untuk meminta klarifikasi atas berkembangnya rumor tersebut.

            Kedatangan Aslin Simamora yang nota bene mantan Anggota DPRD Humbahas pada Periode pertama itu didampingi perwakilan unsure tokoh masyarakat dari Kecamatan Lintong Ni Huta , yakni Torrin Sihombing, Selamat Sihombing, dan Tagon Sihombing. Sedangkan dari Kecamatan Doloksanggul, Darwin Manulang, Darwin Bajarnahor dan D. Simanjuntak dan Patar simamora.

            Dalam pertemuan tersebut, Pengurus Gereja Katholik ini kepada Awak media Jumat,(1/4) kemarin menceritakan bahwa sesuai hasil konfirmasi pihaknya dengan bupati menyebutkan “ Issu Bupati Bayangan yang berkembang saat ini adalah Guyonan politik yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencoba merusak Image dan Citra Bupati dimata public. Aslin mengaku, dihadapan mereka, Bupati Dosmar Banjarnahor menegaskan bahwa dirinya akan berusaha keras merealisasikan semua visi/misi yang telah dituangkan dalam kampanyenya kepada seluruh masyarakat Humbang Hasundutan. Proses pembuktian itu akan segera dilakukan guna mengembalikan kepercayaan public. Beliau berharap, public berkenan menanti terobosan- terobosan yang akan dilancarkan demi kemajuan Humbang Hasundutan yang lebih Hebat lagi dari sekarang.

            “ kita sudah audensi dan bertemu langsung dengan Bupati. Dari hasil pembicaraan dengan beliau, Kami yakni bahwa beliau sungguh-sungguh memegang komitmen untuk Humbahas lebih maju kedepan. Pak Bupati, Dosmar Banjarnahor mengatakan bahwa dirinya memegang teguh komitment untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Humbang Hasundutan ini sesuai mekanisme yang ada, baik proses tenderisasi maupun seleksi jabatan pimpinan SKPD harus sesuai aturan yang ditentukan oleh Undang-undang. Hal itu bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang memiliki warna asli, “ ujar Aslin menirukan perkataan bupati.

            Lanjutnya lagi “ Bupati telah menghimbau kepada seluruh SKPD untuk tidak resah dengan intimidasi yang datang dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Bupati. Jika hal itu, terjadi lagi, para SKPD diminta merekam tindakan yang dilakukan oknum yang membawa-bawa nama Bupati saat melakukan intimidasi dan melaporkan hal tersebut kepada masyarakat untuk disampaikan ke pihak yang berwajib agar diproses hukum. Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta kami dari tokoh masyarakat agar bersedia memberi masukan serta mengkawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Humbahas agar sesuai Visi/misi yang diharapkan” pungkasnya.

            Terpisah salah seorang Pengamat, Sugar Ray Lumban Toruan yang dimintai tanggapannya oleh Mimbar Sabtu,(2/4) mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat Humbang. Menurutnya, Sikap bijak tersebut merupahkan upaya tegas untuk menjaga kekondusifan yang diharapkan senantiasa berjalan baik, sebagaimana harapan bersama.

            “  Sebagai pengamat sekaligus Warga Humbahas, saya hanya berfikir kiranya Bapak Bupati dan Wakil Bupati kita tetap dalam keadaan akur dalam memimpin Humbang Hasundutan menjadi lebih baik. Jangan mendengar hal-hal yang tanpa pertimbangan dapat merusak keharmonisan serta komitmen bersama untuk Humbahas Hebat. Apa lagi orang-orang terdekat yang mencoba mengambil keuntungan tanpa memikirkan efek buruk secara personal dan bagi masyarakat luas.

            Gilanya lagi, kita sangat menyayangkan bahwa orang yang disebut-sebut berperan sebagai Bupati Bayangan tersebut menurut kabarnya adalah seorang anggota Dewan berinisial RL. Ironis sekali jika oknum Dewan ini, tidak memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Sementara semua itu jelas diterapkan dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD. Jika demikian, Etika dan Moral oknum dewan tersebut dapat dikategorikan bobrok. Sebab sejatinya Dewan itu melakukan pengawasan yang baik terhadap kebijakan pemerintahan, bukan malah mengambil peran atau mencampuri kebijakan tersebut “ Tegasnya.

            Sayangnya, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kabupaten Humbahas Martini Purba, yang dimintai tanggapan nya tentang Issu adanya oknum dewan yang disebut-sebut mengambil peran sebagai Bupati Bayangan dan mencampuri kebijakan pemerintah enggan berkomentar .“ hari senin lah kita ketemu ya, kebetulan saya sedang berkendara hendak mengahadiri acara kemalangan” jawabnya. (Fir)