100 Hari Lebih Sekian, Serapan APBD Humbahas “ Hebat” Masih 20 Persen

Humbahas,Mimbar

Cukup membingungkan apa sebenarnya yang menjadi factor rendah daya serap APBD Humbang Hasundutan di TA – 2016 ini . Kondisi ini justru sedikit berbeda dibanding tahun lalu dengan selisih 1,70%.  Sesuai peritungan sementara, memasuki bulan ke 8 daya serap APBD masih berada di angka 20 % dari total jumlah APBD yakni Rp. 918 Milyar. Adapun realisasi serapan anggaran senilai 20 % atau Rp. 198 Milyar dari jumlah aggaran yang dimiliki meliputi, belanja pegawai, belanja barang, belanja peralatan dan mesin serta belanja pengadaan mobil dinas di Sekterariat dan beberapa SKPD. Minim nya daya serap anggaran ini dipengaruhi oleh belanja modal yang ada di masing-masing SKPD belum berjalan sepenuhnya. Apa yang menjadi kendala terhadap lemahnya serapan anggaran disejumlah SKPD tentunya ada pertimbangan dan alasan tersendiri di masing-masing SKPD ini. Demikian dikemukakan Kepala Bidang (Kabid)  Penatausahaan Keuangan Batara Franz Siregar kepada Mimbar Rabu,(3/8) via Selular.

 Walau demikian, Batara yang merupahkan jebolan Universitas Sumatera Utara ini (USU) mengaku  bahwa lonjakan peningkatan daya serap anggaran diprediksi terjadi pada triwulan III dan IV.

Menanggapi hal ini,  Erikson Simbolon seorang Pemerhati kepada awak media menilai bahwa management  birokrasi yang tengah berjalan dibawah pemerintahan yang baru ini agak nya sedikit “ molor “ bila dibandingkan dengan masa Pemerintahan Hutamas. Dirinya menilai, seyogiyanya memasuki bulan kedelapan tahun 2016 dimasa pemerintahan yang bervisi/misi Humbahas Hebat serta bermotto, kerja, kerja, kerja ini telah mampu menunjukan langkah kongkret atas percepatan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.  Sebagai mana hal tersebut merupakan komitmen pemerintah pusat yang dinyatakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tidak seperti yang terjadi saat ini, minim nya daya serap anggaran menunjukan lambatnya proses pembangunan.

“ Seperti yang diketahui serapan APBD TA 2016 masih berada di level 20%. Hal ini menunjukan lambatnya proses pelaksanaan pembangunan di tahun pertama perintahan ini. Beda dengan pemerintahan terdahulu. Tentunya keaadaan ini bertolak belakang dengan prinsip kerja yang ditekankan oleh Pemerintah pusat, sebagaimana disampaikan presiden Jokowi yaitu percepatan pembangunan “ tukasnya.

Selain itu, iklim transisi atau pergantian jabatan juga menjadi factor yang mempengaruhi semangat kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ditambah lagi banyaknya keterlibatan pihak-pihak lain diluar pemerintah yang kerab nimbrung dalam mekanisme birokrasi. Harusnya kepala daerah peka terhadap hal ini. Dan mencari upaya dalam mencapai percepatan pembangunan ditahun pertama pemerintahannya agar nyata dilihat masyarakat. Tidak serta merta larut dalam penyusunan strategi birokrasi yang Ia (Kepala daerah – red) pimpin guna mencapai Visi/misi kedepan “  tambahnya.

Senada juga disampaikan Ketua Lembaga Pengamat Pelayanan Kemasyarakatan Sumut Marlan Pasaribu. Dikatakannya, “ laju pembangunan di satu daerah merupakan tanggung jawab utama kepala daerahnya. Sebab pluit pertanda dimulai nya laju pembangunan tersebut ditiup oleh pemegang tampuk kekuasaan yang memposisikan diri sebagai pengambil keputusan dalam memanagerial pemerintahan.

Sebagai penyelenggara pemerintahan yang baru di kabupaten Humbang Hasundutan. Sepatutnya konsep dan strategi awal pembangunan sudah dimiliki sebelumnya. Hal dimaksud sejalan dalam penyusunan Visi/misi kepala daerah yang bersangkutan saat Pilkada. itulah yang menjadi langkah awal dalam mencapai Visi/misi tersebut ketika tongkat kepemimpinan berhasil didapatkan. Dengan demikian kredibilitas dan komitment kepala daerah dalam meningkatkan percepatan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukan sebuah jaminan kepada masyarakat “ tandasnya.

Lebih lanjut, Marlan berharap kiranya duet kepemimpinan antara Bupati dan Wakil Bupati pada Pemerintahan sekarang ini benar-benar memberi kepastian  terwujudnya Humbang Hasundutan “ Hebat” dalam konteks yang terukur. Akan tetapi bukan hanya sekedar kiasan dalam komunikasi politik yang cenderung mengedepankan “ majas hiperbola” “tukasnya mengakhiri. (Fir)

Foto : Kepala Bidang penatausahaan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupten Humbang Hasundutan.