Mimbar, Humbahas

Mimbar, Humbahas

            Memasuki triwulan ketiga, serapan APBD TA – 2016 Kabupaten Humbang Hasundutan masih terbilang kecil. Sementara, waktu terus bergulir mendekati ke penghujung tahun, dimana Pemerintah Daerah sudah harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2016 untuk kemudian diparipurnakan.  Ini belum lagi termasuk pengesahan P-APBD TA 2016 beserta realisasinya. Ditambah penyusunan anggaran untuk program tahun 2017, menjadikan kondisi birokrasi pemerintahan di kabupaten Humbahas sedikit pelik. Akibat lemah nya daya serap APBD tadi, mau tidak mau Pemerintah harus memikul sanksi dari Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125 tahun 2016 tentang penundaan pembayaran DAU Rp. 19 Milyar. Demikian disampaikan Manaek Hutasoit kepada Mimbar Senin,(12/9).

            Menurut politisi Golkar ini, lambatnya gerak kerja anggaran yang dilakukan oleh pihak Eksekutif dalam hal ini pemerintah, plus penundaan pembayaran DAU Rp. 19 M per bulan sebagai akibat tersebut akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Humbang Hasundutan. Dimana volume dan aktifitas pembangunan yang seyogiayannya sudah dirasakan masyarakat terpaksa harus mengalami hambatan. Untuk menyikapi hal ini, Manaek mengaku telah menyurati Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor agar segera merealisasikan anggaran demi percepatan pembangunan.

            “ kecilnya daya serap anggaran yang dipengaruhi oleh belum maksimalnya dilakukan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah saat ini, jelas sangat merugikan rakyat. Rakyat kita saat ini sedang menanti kegiatan pembangunan, namun hingga saat ini percepatan pembangunan sebagaimana yang diagendakan pemerintah dalam visi misinya belum terlaksana sepenuhnya. Bahkan kegiatan-kegiatan dimaksud masih menempel di layar pengumuman LPSE. Maka dari itu, kita sudah menyurati saudara Bupati agar segera merealisasikan anggaran kegiatan pembangunan tersebut.

            Apalagi, lanjut Manaek mengaku, “ masyarakat telah menuntut janji pembangunan kepada saya saat melakukan reses  di beberapa desa. Dimana pembagunan tersebut, harusnya saat ini sudah mereka nikmati namun kenyataan nya menjadi sebuah kekecewaan bagi masyarakat kita.  Maka dari itu, saya juga menghimbau kepada seluruh SKPD , agar secepatnya melakukan penyerapan anggaran. Karena rakyat kita sudah menunggu” tegasnya.

            Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Humbang Hasundutan, Frans Batara Siregar, kepada Awak media mengaku telah terjadi peningkatan serapan anggaran dari 25% menjadi 39% di tahap triwulan ketiga ini. Penambahan angka 14%  tersebut diperoleh dari realisasi pemamfaatan dana Desa. Tetapi untuk  serapan anggaran pada kegiatan di Dinas Teknis mungkin sedang dalam proses yang bersankutan.

           Disinggung adanya penundaan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) oleh kementerian keuangan. Batara menjelaskan bahwa penundaan pembayaran  tersebut hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan. Dan dana tersebut pastinya akan dikembalikan lagi oleh pemerintah pusat ke daerah, namun diperkirakan itu terjadi tahun anggaran berikutnya.

            Janpiter Banjarnahor (58) Kecamatan Onanganjang dalam sebuah kesempatan kepada awak media mengaku kecewa dengan kondisi pembangunan saat ini. Dirinya menilai bahwa roda pembangunan di era pemerintahan sekarang ini terkesan lambat. Padahal sudah hampir mendekati penghujung tahun. “ saya bingung dengan pemerintahan sekarang ini. Mengapa pembangunan belum jalan. Padahal kami rakyat ini sudah lama menanti terobosan baru yang ingin dilakukan pemerintah yang baru ini” tanya pria yang akrab disapa Piter itu.

            Kalau lah seandainya pembanguan tersebut sebagian besar telah dikerjakan, kami masyarakat pasti sudah menikmatinya. Bahkan mamfaat dari pembangunan tersebut tentunya sudah kami rasakan. Contohnya seperti, penyediaan air minum. Pasti sudah kami munum air nya. Ini sampai sekarang, belum terlihat pembangunan. Padahal kemarin katanya dalam kampanye akan kita lakukan percepatan pembangunan, giliran sekarang ada saja alasan – alasan yang tak dapat dimengerti seperti kami rakyat ini. Mungkin sudah begitu kurasa pejabat-pejabat ini ya” tukasnya dengan raut kecewa. (Fir)

Foto : Manaek Hutasoit, Ketua DPRD Humbahas saat memberi keterangan diruang kerjanya.