Sekjend DPC LSM KITA PD “ Heran “ Dengan Kehadiran Oknum PNS Dinas PMD P2A di Rumah Ketua Forum Kepala Desa

Ketua Komisi B : “ Banyak dana desa tidak tepat sasaran, dan akan direkomendasi ke Penegak    Hukum“

Humbahas,Mimbar

       Sekretaris dewan pimpinan cabang (DPC) Lembaga Koalisi Independent Transparansi Anggaran  Pusat dan Daerah (KITA-PD) Boy Siregar kepada Mimbar Senin,(5/2/2018) di sela-sela kegiatan rapat kerja DPRD Kabupaten Humbahas dengan SKPD mengaku “ heran” dengan kehadiran staff dinas pemberdayaan masyarakat desa, perempuan dan perlindungan anak (DPMD P2A) dirumah salah seorang ketua forum kepala desa diluar hari kerja. Kebingungan tersebut sentak Ia lontarkan ketika menyatu dalam sebuah obrolan ringan para rekan-rekan sejawat yang menanti berlalu nya jam makan siang untuk kembali beraktifitas di sebuah kantin yang tak jauh dari kantor DPRD.

            Dirinya mengatakan bahwa kehadiran oknum pns atau ASN DPMD-P2A di kediaman ketua forum kepala desa itu memicu kecurigaan, apalagi dilakukan saat diluar hari kerja. Teman semarga pak Presiden Jokowi ini menduga bahwa kunjungan oknum ASN tersebut berkaitan pengelolaan dana desa. Apa yang menjadi unsur dibalik pertemuan itu, Boy mengaku tidak tahu. Namun maraknya perguncingan dan informasi tentang dugaan penyalahgunaan pemamfaatan dana desa semakin  memacu penasaran.

            “ biar kalian tahu bro, suatu ketika tanpa sengaja kami bersama bang Simamora dan lae Sudir ketemu dengan seorang PNS dari Dinas PMD P2A di rumah salah seorang ketua forum di Doloksanggul. Pertemuan itu juga dihadiri ketua forum dari kecamatan Dapem II. Bingungnya, pertemuan mereka itu diluar hari kerja, kalau tidak salah hari sabtu,(28) desember 2017 kemarin, sekitar siang hari. Saya kurang tahu apa motif dibalik pertemuan itu. Kedatangan kami ke kediaman ketua forum pada saat itu, hendak meminta klarifikasi” ujar nya sedikit berbisik.

         Lanjut katanya,” saya berfikir bahwa kunjungan oknum PNS itu berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Apalagi jika dikorelasikan dengan situasi saat ini, beredar dan berkembang informasi seputar dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2017 yang katanya melibatkan Dinas terkait, tentu semakin mamcu kecurigaan. Dan tak hanya itu, mobil dinas yang bersangkutan kerab terlihat lalu lalang dari desa ke desa menjelang akhir Desember 2017 lalu. Kayak punya pomp bensin lah barang ini “ Kata pria humoris ini, yang diikuti tertawaan para rekan lainya.

“ BANYAK DANA DESA TIDAK TEPAT SASARAN “

            Terpisah ketua Komisi B DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Moratua Gazah ketika dikonfirmasi para awak media mengaku bahwa pihak nya telah menggelar rapat kerja dengan Dinas PMD P2A untuk mempertanyakan sejauhmana laporan pertanggung jawaban dana desa. Dewan asal Gerindra ini juga mengaku bahwa berdasarkan penelusuran dan pantauan nya dilapangan, terkhusus di daerah pemilihannya kecamatan Tarabintang disimpulkan bahwa penggunaan dana desa banyak yang tidak tepat sasaran.

            “sesuai marak nya informasi dan laporan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan dana desa, kita dari Komisi B telah memanggil dinas terkait. Untuk mempertanyakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana desa di 4 desa dari 4 kecamatan. Ke empat desa ini merupakan sampling pemerikasaan. Namun kehadiran Kepala dinas PMD P2A pada Jumat,(2/2/2018) kemarin tidak dapat memberikan penjelasan apa-apa. Sebab Ia (kadis) mengaku bahwa LPJ dana desa tersebut belum tuntas. Dan si Kadis berjanji akan memberikan nya pada hari senin (5/2/2018) pekan ini, namun kenyataan nya tidak ada sama sekali “ katanya.

            Moratua konsisten untuk memanggil dinas terkait kembali agar bisa memberikan penjelasan dan pertanggung jawaban atas realisasi dana desa yang mereka motori. Demi menjawab informasi yang berkembang sekaitan dugaan pelanggaran pada sistem pengelolaan dana desa di Humbang Hasundutan. Akan tetapi, apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana yang di informasikan tentu kita akan merekomendasi itu ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses "tegasnya. (Fir)

foto : pertemuan oknum pns dengan dua orang ketua forum kepala desa